Menilai dari Dalam : UN dan Peningkatan Mutu Pendidikan

KUNADAR

Ujian nasional atau UN 2007 memang telah berakhir. Dilaksanakan di tengah protes dari beberapa kelompok masyarakat yang menentangnya, pemerintah tetap berkeyakinan bahwa UN bisa dijadikan alat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

UN yang menelan dana ratusan miliar rupiah itu oleh banyak kalangan memang dipertanyakan signifikansinya terhadap peningkatan mutu pendidikan di Tanah Air. Pertanyaan besar yang muncul itu adalah sebagai berikut.

Apakah UN yang hanya menguji tiga mata pelajaran lalu bisa dijadikan alat untuk mengukur mutu pendidikan? Apakah dengan menjadikan salah satu pelajaran dari tiga mata pelajaran yang di-UN-kan sebagai persyaratan kelulusan seorang peserta didik memenuhi unsur keadilan? Benarkah UN dapat mendorong semangat belajar siswa?

Tidak signifikan

Harapan UN dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang dianggap masih rendah sepertinya kurang memiliki signifikansi. Pertama, UN yang hanya menguji tiga mata pelajaran tidak serta-merta dapat dijadikan indikator tentang mutu pendidikan.

Menjustifikasi mutu pendidikan hanya dari tiga mata pelajaran merupakan sikap kurang bijaksana dan terlalu menyederhanakan persoalan. Untuk mengukur standar mutu pendidikan harus dilihat struktur pendidikan secara menyeluruh, termasuk non-akademis, input, proses dan output bahkan out come pendidikan.

Meningkatkan mutu pendidikan tentu tidak sesederhana hanya dengan menguji tiga mata pelajaran lalu dijadikan generalisasi dan justifikasi tentang mutu pendidikan. Sudah saatnya pemerintah menempatkan semua mata pelajaran secara sama (tidak menganakemaskan mata pelajaran tertentu dan memarjinalkan mata pelajaran yang lainnya).

Di lapangan sering terjadi kecemburuan antara mata pelajaran yang masuk UN dan mata pelajaran yang tidak masuk UN. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, dengan hanya tiga mata pelajaran yang diujikan dalam UN, mengakibatkan para guru dan siswa memfokuskan pada latihan bagaimana menjawab soal-soal ujian nasional tanpa memaknai secara mendalam mata pelajaran tersebut dari segi struktur keilmuan. Hal ini bisa menyebabkan anak kurang semangat untuk mempelajari mata pelajaran yang tidak di-UN-kan, sebab biasanya mata pelajaran non-UN mudah untuk lulus.

Kondisi ini bisa menyebabkan sekolah beralih fungsi dari wahana internalisasi nilai-nilai positif menjadi hanya sebagai bimbingan belajar untuk tiga mata pelajaran yang di-UN-kan. Kalau hal ini terjadi, berarti UN telah mengebiri hakikat pendidikan.

Kedua, dengan standar kelulusan nilai rata-rata 5,00 untuk tiga mata pelajaran yang di-UN-kan sulit dijadikan parameter peningkatan mutu pendidikan. Bagaimana bisa mutu pendidikan dikatakan meningkat dengan standar kelulusan yang rendah.

Ketiga, dalam penyelenggaraan UN ada indikasi terjadi rekayasa hasil UN di lapangan. Tradisi kelulusan 100 persen seolah “menghipnotis” para pelaku pendidikan di lapangan, terutama guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan agar siswanya dapat lulus 100 persen. Maka, dibentuklah “tim sukses” dengan tugas agar tingkat kelulusan UN bisa mencapai 100 persen. Kesan adanya “mark up” nilai dalam UN sulit dihindari.

Tradisi kelulusan 100 persen sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan karena tidak mendorong siswa untuk belajar keras dan guru untuk bekerja keras. Guru tidak tertantang oleh keadaan untuk lebih mempersiapkan diri sebelum masuk ruang kelas. Tidak ada budaya kompetisi, baik bagi siswa maupun guru sebab nantinya juga lulus 100 persen. Seolah-olah guru, kepala sekolah, dan pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam dunia pendidikan malu kalau siswanya banyak yang tidak lulus.

Ada budaya malu untuk mengakui kekurangan diri sendiri. Ada kekhawatiran melalui hasil UN akan menunjukkan lemahnya kinerja dan kompetensi para praktisi pendidikan di lapangan selama ini. Alhasil, ada kesan bahwa selama ini ada upaya mengadakan manipulasi terhadap hasil UN.

Perubahan paradigma

Harapan pemerintah agar UN dapat dijadilan alat untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat terwujud jika pemerintah dan pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan mampu berpikir dan bertindak secara proporsional dan profesional dalam pelaksanaan UN. Pihak pemerintah—melalui Departemen Pendidikan Nasional— harus merancang sistem ujian atau penilaian yang sistematis, bertahap dan berkelanjutan.

Sistem penilaian harus dapat difungsikan untuk mendeteksi potensi dan kompetensi siswa sekaligus bisa memetakan kompetensi guru dalam keberhasilan pembelajaran di kelas. Hasil UN juga harus ditindaklanjuti dengan berbagai program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan secara komprehensif.

Sistem penilaian (UN) harus mampu memberi informasi yang akurat, mendorong siswa untuk belajar, memotivasi guru dalam pembelajaran, meningkatkan kinerja lembaga, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan sistem penilaian yang demikian diharapkan secara berangsur namun pasti mutu pendidikan di Tanah Air akan meningkat.

Di lain pihak, para praktisi pendidikan di lapangan—terutama guru dan kepala sekolah—harus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya sehingga kualitas pembelajaran di kelas akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian, standar kelulusan dapat ditingkatkan ke angka yang rasional sehingga dapat dijadikan parameter untuk mengukur mutu pendidikan nasional.

Di sisi lain, para siswa dan orangtua juga perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa untuk mencapai hasil yang memuaskan harus ditempuh dengan kerja keras. Anggapan dalam ujian pasti lulus 100 persen harus dihilangkan dari pikiran siswa dan para orangtua.

Kalau semua pihak sudah pada pemikiran, kesadaran, dan tindakan yang sama, maka mutu pendidikan di Indonesia perlahan-lahan namun pasti akan meningkat. Upaya peningkatan mutu pendidikan nasional tidak bisa ditempuh dengan cara parsial, tetapi harus holistik dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam dunia pendidikan dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Kunadar Widyaiswara di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) DKI Jakarta, Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Depdiknas

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s