Mendongkrak Nasib Guru dengan Mimpi

guru1.jpg

ANGIN surga kembali menerpa gendang telinga para guru. Dalam salah satu pasal Rancangan Undang-Undang Guru (RUU Guru) yang dikabarkan akan disahkan pada 25 November tahun ini, disebutkan gaji guru PNS paling sedikit dua kali lipat gaji pokok PNS non-guru.

Munculnya angin surga tersebut hanya mendapat tanggapan semu. Tampaknya, guru sudah sedikit bosan dengan ungkapan ”nina bobo” tanpa tindakan nyata yang betul-betul menyentuh relung-relung nasib guru sampai ke pelosok.

“Janji” pemerintah dalam UUD 45 dan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 saja hingga kini masih dalam angan-angan. Dalam Bab XIII, pasal 31 yang di antaranya berisi (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya, (3) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Mengkaji dan menafsirkan kandungan UUD 1945 tersebut terdapat dua sisi yang menjadi titik berat perhatian. Pertama, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan wajib meng­ikuti pendidikan dasar. Kedua, adanya kewajiban negara untuk menyukseskan bidang pendidikan melalui tanggung jawab pembiayaan pendidikan. Bahkan, hal tersebut ditegaskan lagi bahwa APBN dan APBD pun harus konstan minimal menganggarkan biaya pendidikan 20 persen.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 ditegaskan pula bahwa warga negara yang wajib mengikuti pendidikan dasar itu yang berada pada batasan usia 7 -15 tahun (pasal 6). Dalam pembiayaan kegiatan belajar mereka, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun (pasal 11:2).

Untuk menegaskan kewajiban belajar warga pada jenjang pendidikan dasar dan tanggung jawab negara dalam pembiayaan, pada pasal 34 UU Sisdiknas ditegaskan lagi, (1) setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar, (2) pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dan (3) wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Mengenai pengaturan, khususnya pengalokasian dana pendidikan, UU Sisdiknas pun memberikan acuan lebih riil pada pasal 49: (1) dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.

Namun realitasnya, tahun 2005 saja anggaran pendidikan mencapai 19,7% dari APBN (existing budget) yang tersebar di departemen dan nondepartemen. Jika dana pendidikan yang dimaksud dalam UU Sisdiknas adalah anggaran pendidikan selain gaji dan kedinasan, nilainya baru mencapai 4,5% dari penerimaan negara (4,1% dari belanja negara).

Dalam pembebasan biaya pendidikan dasar pun pemerintah hanya bisa berjanji. Lebih kurang dua tahun janji itu menggantung dalam angan-angan. Kendati mulai ditepati pada tahun 2005 dengan meluncurnya program populis dana BOS, tetapi rakyat harus rela “dicekik” kenaikan harga BBM yang tidak rasional. Dana BOS lahir sebagai kompensasi kenaikan harga BBM untuk bidang pendidikan. Pada satu sisi, pemerintah mulai menepati janji dengan menggratiskan biaya pendidikan di tingkat pendidikan dasar, tetapi pada satu sisi justru semua harga kebutuhan rakyat melonjak.

Nasib guru

Realitas tersebut telah makin menyurutkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, sehingga apa pun “niat baik” pemerintah akan ditanggapi dengan keraguan. Seperti halnya RUU Guru yang isinya di antaranya me-”ninabobo”-kan guru. Apalagi “janji” pemerintah untuk melakukan perbaikan tingkat kesejahteraan guru bukan kali ini saja. Sudah berkali-kali janji perbaikan nasib guru dilontarkan, tetapi realitasnya nasib guru tetap saja terpuruk.

Dalam pembiayaan pendidikan, pemerintah sangat memungkinkan untuk “ingkar janji”. Penelitian Clarl et.al dari Asian Development Bank & Comparative Education Research Centre The University Hong Kong menyimpulkan, kebijakan-kebijakan sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia cenderung diambil berdasarkan informasi yang akurasinya rendah. Misalnya, ketika laporan dibuat, tidak ada informasi besarnya dana dikeluarkan untuk gaji guru di SD Negeri. Ketika anggaran untuk pendidikan dijatuhkan sebesar 20 persen, pemerintah tidak memiliki alasan yang kuat mengapa harus 20 persen. Akibat dari ketidakakuratan data dan informasi akan melahirkan kebijakan-kebijakan; (a) pengembangan pendidikan dasar tanpa informasi yang jelas untuk memberikan dana secara adil untuk sekolah dasar, (b) tanpa data tentang berapa biaya yang harus digunakan untuk jenis dan jenjang sekolah, (c) tanpa kemampuan yang tepat untuk memahami pengeluaran yang harus dibelanjakan secara nyata, (d) ketidakjelasan informasi tentang jumlah siswa di masing-masing sekolah, berapa banyak biaya yang dipakai untuk pengajaran, berapa unit cost untuk berbagai jenis pendidikan atau berapa tambahan yang dibutuhkan di luar dana yang dianggarkan.

Berdasarkan hasil penelitian IRDA (Indonesia Rapid Decentralization Aprraisal) tahun 2004, di seluruh pelosok Indonesia, permasalahan guru adalah permasalahan yang paling menonjol. Permasalahan guru dari dulu tetap berkutat pada kekurangan jumlah guru dan tidak meratanya penyebaran guru di sekolah yang ada di perkotaan dan di pedesaan atau pedalaman. Kemudian, kualitas guru pun menjadi keprihatinan banyak pihak karena sangat banyak guru yang kurang memenuhi syarat mengajar mata pelajaran tertentu atau pun kelas tertentu yang ditugaskan kepada mereka, sehingga mereka sering menjadi kambing hitam rendahnya mutu pendidikan di tanah air.

Kondisi-kondisi yang menyokong makin terpuruknya guru pada posisi yang tidak menguntungkan tersebut, kian diperparah dengan kebijakan-kebijakan kesejahteraan guru yang jauh dari harapan. Secara materiil, penghargaan terhadap guru jauh lebih kecil ketimbang penghargaan materil profesional lainnya.

Guru di masa lalu

Pada memori para orang tua kita yang pernah mengalami hidup pada zaman praglobalisasi informasi, bahkan pada zaman penjajahan sekali pun, posisi, dan profesi guru sangat dihormati, berada pada tatanan kaum elite priyayi. Dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan kemasyarakatan maupun kenegaraan, para guru selalu ditempatkan pada posisi terdepan. Bahkan, dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia pun guru selalu pada garis terdepan. Kita tahu, Panglima Besar Jenderal Sudirman (Alm.) pun adalah seorang guru.

Harga diri, wibawa, penghargaan masyarakat, dan penghargaan materi pun saat itu sangat memadai bagi guru. Dulu tidak pernah ada orang tua siswa marah karena anaknya “dihajar”. Bahkan, para orang tua siswa selalu berterima kasih bila anak mereka “dihajar” guru karena melakukan tindakan kurang ajar.

Dapatkah hal itu dijelmakan hanya dengan lahirnya Undang-Undang Guru yang kini sudah menjadi Rancangan Undang-Undang dan dikabarkan akan ditetapkan pada 25 November 2005?

Tentu tidak. Kita, guru tak dapat menggantungkan nasib pada siapa pun, termasuk pada pemerintah. Bagaimana sakitnya, guru dulu, ketika muncul kebijakan pemerintah yang dikatakan bertujuan untuk meringankan beban guru, padahal “menjerumuskan”. Dulu, guru secara tidak sadar menanggapi bahwa keluarnya Peraturan Pemerintah RI No. 38 tahun 1992 yang memuat 64 pasal tentang kependidikan adalah jalan keluar dari himpitan nasib buruk. Menurut Pasal 35 peraturan tersebut, guru diperkenankan bekerja di luar tugasnya untuk memperoleh penghasilan tambahan sepanjang tidak mengganggu tugas utamanya.

Sepintas, kebijakan tersebut meringankan dan memberikan kebebasan kepada guru untuk mencari penghidupan lain. Namun, eksesnya malah menjatuhkan harkat dan martabat guru. Pantaskah guru harus mencari tambahan, misalnya, menjadi pedagang asong di jalanan, menjadi calo karcis tempat hiburan (mohon maaf), dan profesi sejenisnya?

Pada era otonomi daerah pun, sejatinya nasib guru makin membaik, realitasnya malah sempat menjadi “tumbal” otonomi daerah. Di beberapa kota, banyak guru tidak digaji karena ada kesalahan persepsi antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pemerintah daerah propinsi tentang siapa yang bertanggung jawab menggaji guru. Kesalahan persepsi tersebut sulit untuk dapat ditoleransi karena berkaitan dengan masalah gaji yang secara otomatis menyangkut kehidupan manusia.

Selain itu, guru harus mengabdi di satu daerah saja, sehingga tidak terbuka peluang untuk melakukan mobilitas horisontal. Hal tersebut, menurut Musadi, karena adanya benturan aturan otonomi daerah atau adanya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Dalam jangka panjang hal tersebut akan membahayakan eksistensi negara atau bahkan akan terjadi ketimpangan budaya dan etnis. Karena itu perlu ada jaminan bahwa guru dapat bekerja di mana saja. Pemerintah daerah harus segera melaksanakan Pasal 41 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dengan tegas menyatakan, “pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah”.

Guru adalah ujung tombak dalam melaksanakan misi pendidikan di lapangan serta merupakan faktor sangat penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu dan efisien. Oleh karena itu, guru harus bangun dan berdiri dari tidur nina bobo janji-janji gombal, “pahlawan tanpa tanda jasa.” Nasib guru adalah di tangan guru. Guru harus menggeliat mengubah citra profesionalisme yang mapan baik dalam pengabdian maupun dalam penghidupan.

Karena figur sentral dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar (PBM) adalah guru, maka setiap guru diharapkan memiliki karakteristik (ciri khas) kepribadian yang ideal sesuai dengan persyaratan yang bersifat psikologis-pedagogis. Pemapanan kepribadian guru menuju guru profesional adalah salah satu cara yang tepat untuk bangkit dalam keterbenaman.

Psikolog Pendidikan, Muhibbin Syah (1995) berpendapat, dalam mengolah PBM guru tidak hanya berorientasi pada kecakapan-kecakapan yang berdimensi ranah cipta, tetapi kecakapan yang berdimensi ranah rasa. Sebab, dalam perspektif psikologi pendidikan, mengajar pada prinsipnya berarti proses perbuatan seseorang (guru) yang membuat orang lain (siswa) belajar, dalam arti mengubah seluruh dimensi perilakunya. Perilaku ini meliputi tingkah laku yang bersifat terbuka seperti keterampilan membaca (ranah karsa), juga yang bersifat tertutup seperti berpikir (ranah cipta), dan berperasaan (ranah rasa).

Karakteristik yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya meliputi fleksibilitas kognitif dan keterbukaan psikologi. Fleksibilitas kognitif (keluwesan ranah cipta) merupakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu. Guru yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Ia juga memiliki resistensi (daya tahan) terhadap ketertutupan ranah cipta yang prematur (terlampau dini) dalam pengamatan dan pengenalan. Ia selalu berpikir kritis dan selalu menggunakan pertimbangan akal sehat yang dipusatkan pada pengambilan keputusan untuk mempercayai atau mengingkari sesuatu dan melakukan atau menghindari sesuatu (Heger & Kaye,1990).

Guru yang terbuka secara psikologis biasanya ditandai dengan kesediaan yang relatif tinggi untuk mengkomunikasikan dirinya dengan faktor-faktor ekstern antara lain, siswa, teman sejawat, dan lingkungan pendidikan tempat bekerja. Ia mau menerima kritik dengan iklas. Ia juga memiliki empati (empathy), yakni respons afektif terhadap pengalaman emosional dan perasaan orang lain (Reber,1988). Itulah di antaranya yang harus dilakukan guru sekarang ini. Jika guru segera bangun dan menanamkan profesionalisme yang tepat dan benar, insya Allah cibiran sebagai masyarakat kelas dua akan sirna. Pengabdian akan mendapat kepuasan dengan hasil kemajuan siswa sesuai harapan. Peningkatan kesejahteraan penghidupan pun akan merangkak tanpa perlu bergantung pada pihak lain.

Coba lihat, kini pun mulai banyak sekolah favorit, baik swasta maupun negeri. Mereka maju karena banyak mengandalkan guru profesional dan hasilnya pun sangat memuaskan, baik bagi siswa maupun para orang tua siswa. Oleh karena itu, para orang tua pun tak segan-segan membayar mahal. *** 

Penulis, Alumnus Pascasarjana Unpad, Dosen UIN Bandung dan Ketua LPPM Universitas Al-Ghifari Jabar.

 

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s